PROFIL SMK YP 17 -1 MADIUN

Jumat, 23 Desember 2011

Evaluasi UU Sisdiknas


Evaluasi UU Sisdiknas
Utomo Dananjaya
Kompas, Sabtu,
26 November 2011.
Peserta didik kelas akhir (SMA, SMP, dan SD) mulai mendapat perlakuan ”istimewa”. Di Jakarta, mereka tidak diliburkan berkenaan pelaksanaan SEA Games seperti adik-adik kelasnya. Mereka tetap masuk seperti biasa karena mulai disiapkan untuk ujian nasional. Perlakuan istimewa ini memang direncanakan untuk membangun suasana siaga menghadapi ancaman UN.
Pelaksanaan UN yang didasarkan pada SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2009.
Dalam UU Sisdiknas tak ada aturan tentang UN. UU hanya mengatur soal evaluasi. Pasal 57 dan 58 mengatur dua macam evaluasi, yaitu (1) evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional; dan (2) evaluasi peserta didik untuk memantau proses pendidikan.
Pasal 57 (1) berbunyi: ”Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Pasal 58 (1) berbunyi: ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.
Kedua jenis evaluasi ini berbeda tujuan dan penyelenggaraannya. Pasal 57 berfungsi untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, yang diselenggarakan sebagai akuntabillitas penyelenggara pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Adapun Pasal 58 berfungsi memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, diselenggarakan oleh pendidik.
Selain itu, ada ujian untuk memperoleh ijazah sebagai pengakuan kelulusan peserta didik dan diberikan sebagai tanda penghargaan, tertuang pada Pasal 61 (2). Bunyi pasal ini: ”Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.
Jadi, dua macam evaluasi—pengendalian mutu secara nasional dan evaluasi hasil belajar peserta didik oleh pendidik—serta ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah tiga hal yang berbeda penyelenggaraan, berbeda tujuan, dan berbeda fungsinya. Semua itu telah dilanggar oleh SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 tentang UN.
Kontroversi UN
Di sini UN berfungsi apa saja. Pertanggungjawaban menteri sebagai penyelenggara pendidikan dipenuhi dengan penyelenggaraan UN. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagai tanggung jawab pendidik dan satuan pendidikan diselenggarakan dengan UN. Ujian untuk mendapat ijazah juga melalui UN.
UN menyederhanakan dan mempermudah tanggung jawab menteri, merampas hak guru dan tanggung jawab sekolah. UU yang mengatur perbedaan dua jenis evaluasi dan satu ujian, yang menuntut masing-masing memilih cara dan pemikiran di dunia pendidikan sesuai dengan pertimbangan teori pendidikan, disederhanakan secara gegabah dengan menyelenggarakan UN.
Tak hanya bertentangan dengan UU Sisdiknas, UN juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Ramainya kritik dan imbauan kepada Menteri Pendidikan Nasional (kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) agar menghentikan UN gagal melahirkan perubahan. Setiap tahun diramaikan oleh kejadian-kejadian yang bertentangan dengan fungsi pendidikan.
Kontroversi ini terjadi karena kebijakan publik di Indonesia dilakukan secara tergesa-gesa, tak transparan, dan tak partisipatif. Pemerintah tetap ngotot agar UN terus dijalankan tanpa memberi pertimbangan yang valid dan sah. Pemerintah tidak melahirkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan menyia-nyiakan hasil UN dan menutup telinga pada masukan masyarakat pendidikan.
Sebagaimana dimaksud UU Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, sebuah intervensi sosial dengan tujuan tertentu. Setiap keputusan intervensi di bidang pendidikan harus memperhatikan dan melihat intervensi itu dalam konteks lebih fundamental. Membuat satu program bagi intervensi pendidikan tanpa mempertimbangkan dampaknya adalah perilaku yang tak bertanggung jawab.
Salah satu dampak UN paling krusial diabaikannya makna pribadi peserta didik. Mereka hanya dipandang sebagai sekumpulan barang produksi yang dapat distandardisasi. UN dipakai sebagai tolok ukur kelulusan, merupakan program yang tidak menghargai keunikan pribadi.
Artinya, pendidikan disamakan dengan bahan komoditas perdagangan. Jika sudah begitu, logika pasar menjadi paradigma pendidikan kita dan peserta didik sekadar barang dagangan. Barang yang bagus diambil, sedangkan yang jelek dibuang karena tidak memenuhi permintaan pasar.
Wajib belajar
UUD 1945 telah mengamanatkan semua warga negara agar mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2). Seharusnya segala upaya ditujukan agar semua anak usia 7-15 tahun dapat menamatkan sekolah sampai SMP. Namun, dengan program UN malah meningkatkan angka putus sekolah dari SD ke SMP dan putus sekolah SMP ditambah ketidaklulusan dari UN. Jadi, UN menggagalkan wajib belajar 9 tahun.
UN juga menjerumuskan kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk berbuat curang dan sikap menerima perbuatan itu. Kejujuran malah dipandang sebagai antisolidaritas. Dalam peristiwa contek massal di SDN Gadel 2, Surabaya, yang jujur pun dimusuhi. UN menghambat pembangunan karakter anak.
Penyelenggaraan UN dari tahun ke tahun telah melanggar hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak atas pendidikan dan menghambat perkembangan psikologis anak. Penghentian UN tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) tidak bisa ditunda lagi karena efeknya telah memberangus amanat UUD 1945.
Penyelenggaraan UN hanya memboroskan anggaran (Rp 667 miliar tahun 2011) serta bertentangan dengan dasar filosofi dan teori pendidikan. UN telah mengerdilkan arti pendidikan dengan tes dan mengubah proses pendidikan jadi persiapan untuk lulus tes semata, bukan sebagai pembangunan karakter bangsa.
Di AS, adanya kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sana membuat Presiden George W Bush Senior turun tangan, yang akhirnya melahirkan sistem baru. Pembaruan pendidikan di Malaysia membutuhkan turun tangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Di China, Wakil Perdana Menteri Li Lianqing memimpin perbaikan mutu pendidikan. Di Indonesia, dapatkah Presiden SBY memimpin reformasi pendidikan secara fundamental untuk peningkatan mutu pendidikan dan mempromosikan pendidikan karakter?
UTOMO DANANJAYA Direktur Institute for Education Reform Paramadina

Soal UN


SOAL UJIAN NASIONAL


     Seperti diketahui bersama, Depdiknas mulai tahun 2006 tidak lagi sebagai penyelenggara ujian nasional (UN), tetapi tugas itu diserahkan kepada BSNP. Sebagai catatan, baru pertama dalam sejarah, BSNP akan menyelenggarakan UN. Pengertian penyelenggara dimaksud juga meliputi yang menentukan soalnya. Apapun kritik yang selama ini terjadi, yang jelas niat itu sebagai bentuk usaha good governance dan itu perlu kita acungi jempol.
     Sejak diterapkannya kebijakan model evaluasi secara nasional – sejak bernama Ebtanas sampai sekarang bernama UN, timbul pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Baik yang pro maupun yang kontra memberikan argumentasi sendiri-sendiri. Pemenangnya tetap Depdiknas/BSNP.
Fungsi UN
     Setidaknya ada lima fungsi UN versi Depdiknas, yaitu 1) sebagai penentuan kelulusan; 2) seleksi masuk jenjang berikutnya; 3) pemetaan mutu sekolah dan atau/program pendidikan; 4) pembinaan sekolah dan; 5) akreditasi. Kelima fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu UN yang berfungsi sebagai penentuan kelulusan (examination) dan sebagai bahan kebijakan (assessment). Jika UN berfungsi sebagai examination, tentunya yang berhak menguji adalah pendidik, sedangkan jika UN berfungsi sebagai assessment, yang berhak menguji adalah Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh BSNP.
     Kenyataannya, berdasarkan kelima fungsi tersebut, baik Depdiknas maupun BSNP tetap bertindak “nekat” sebagai penyelenggara tunggal UN tanpa melihat dampak-dampaknya. BSNP juga tidak secara tegas memutuskan apa fungsi UN. Mudah-mudahkan di masa mendatang ada pembagian kewenangan berdasarkan fungsi UN, sehingga tidak lagi terjadi tarik ulur siapakah yang berwenang menyelenggarakan UN.
Alternatif Soal
     Berpijak dari fungsi evaluasi sebagai examination, penulis mengusulkan bahwa jumlah soal disusun berdasarkan standar isi  Dari standar isi terdapat beberapa butir soal yang disusun secara urut tingkat kesulitannya. Misalnya, dibuatkan 10 butir soal berdasarkan masing-masing kompetensi dan soal itu harus mencerminkan diskriminasi. Artinya, dari soal yang paling mudah ke yang paling sulit. Hasilnya akan muncul, katakanlah 100 butir soal dari berbagai kompetensi. Dan soal itu akan dikerjakan peuji sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing.
     UN yang berfungsi assessment, soal diberikan sebanyak mungkin sesuai dengan kriteria assessment yang dikehendaki dengan batas waktu tertentu untuk mengerjakan. Soal yang dibuat banyak, akan memberikan peluang bagi peuji untuk memilih/mengerjakan butir soal sesuai dengan langgam kemampuan masing-masing atau sesuai dengan materi yang telah diberikan guru.  
     Ada beberapa keuntungan model soal UN yang demikian. Pertama, BSNP akan mudah menentukan pemetaan kualitas pendidikan melalui jawaban yang diberikan oleh peuji, sehingga kebijakan yang direkomendasikan kepada Depdiknas bisa valid; 2); BSNP menghargai kemampuan peuji yang berbeda-beda sesuai dengan langgam belajar peuji dan sekaligus menerapkan teori psikologi belajar secara riil; 3) peuji memiliki alternatif memilih soal sesuai dengan kemampuannya dan tidak dihantui dengan perasaan khawatir tidak lulus, sehingga mereka akan menghargai semua mata pelajaran; 4) tidak memerlukan unsur independen sebagai pengawas UN; 5) memudahkan Depdiknas untuk melakukan pemataan, pembinaan, dan pengambilan keputusan dan; 6) irit biaya. Kita tunggu !

Kamis, 22 Desember 2011

AUDIT SERTIFIKASI ISO OLEH NQA INDONESIA

Bertempat di SMK YP 17- 1 Madiun, Perwakilan NQA Indonesia pada hari rabu 21 Desember 2011 pukul 09.00 WIB mengadakan salah satu kegiatan yakni Audit Eksternal, maksud tujuan Audit Eksternal ini adalah untuk menstandarkan budaya kerja yang telah terbangun di SMK YP 17-1 Madiun dengan Standar ISO 9001 : 2008. protokoler Acara dimulai dengan Opening Meeting yang dihadiri oleh perwakilan NQA Indonesia Yakni Bp. Fakhriyanto dan Ibu Patrichia Olivia serta dihadiri Kepala Sekolah SMK YP 17-1 Madiun beserta Team ISO pada bagian-bagian terkait.
Berlanjut ke kegiatan berikutnya yakni audit perbagian,
Pada petang hari sekitar pukul 17.00 WIB audit selesai dilanjutkan dengan closing meeting diantaranta penyimpulan hasil audit dilanjutkan hasil audit. Dari hasil audit NQA Indonesia merekomendasikan SMK YP 17-1 Madiun Untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008.
Semoga dengan di rekomendasikannya SMK YP 17-1 Madiun oleh NQA Indonesia akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai Standar ISO 9001 : 2008.

Jumat, 09 Desember 2011

AUDIT INTERNAL STANDAR ISO 9001 : 2008 dan ISO 19011:2002

Salah satu kegiatan penting untuk mengukur ketercapaian sistem manajemen mutu adalah melalui Audit internal,
Audit Internal Bagian Kepala Sekolah
Audit Internal Bagian Sarana Prasarana